Mengisi Masa Reses, Ledia Adakan Pertemuan dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta – PKS.id
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Bandung (26/12) — Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah melakukan kegiatan silaturahmi dan diskusi dengan para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menerima mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat (24/12) di Restoran Sindang Reret, Coblong, Kota Bandung.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi X itu menyampaikan bahwa kampus swasta harus mempunyai daya saing agar bisa maju. Apalagi banyak kampus swasta yang awalnya didirikan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan akses bagi para mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan saat mendaftar seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Ketika kita bicara SDM maka Pendidikan adalah salah satu pendukung kualitas SDM itu. Dan kita tentu sama berharap agar para anak bangsa di negeri ini bisa mengecap pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Maka menguatkan kampus-kampus dengan pengingkatan fasilitasi sekaligus membuka jalan para pelajar adalah sebuah keniscayaan.” Kata Ledia
Ledia kemudian menjelaskan mengapa ketika ada kesempatan memberikan adfvokasi bagi mahasiswa lewat program-program seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dia memprioritaskan kampus-kampus swasta.
“Sebab kampus negeri umumnya sudah banyak memperoleh fasilitasi dari pemerintah.” Kata Ledia
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini kemudian juga menuturkan pentingnya pertemuan-pertemuan dengan pihak kampus sperti ini karena bisa langsung mendapatkan masukan dan paparan pengalaman dari pihak kampus termasuk hambatan-hambatan dan kesulitan yang muncul.
Masukan-masukan tersebut Bersama masukan masukan dari orangtua ini menjadi bahan yang bisa memperkaya diskusi saat rapat kerja dengan pihak Kemenrikbudristek.
Dulu misalnya yang boleh menerima KIP Kuliah disyaratkan hanya untuk kampus dengan akreditasi A dan B. Tapi kenyataan di lapangan hal itu justru memberatkan karena banyak orangtua “tidak berani” mendaftarkan anak ke kampus dengan akreditasi tersebut dengan alasan kendala biaya. Begitu juga banyak kampus enggan bekerjasama karena selisih biaya kuliah yang harus mereka tanggung.
“Dengan banyak masukan, kami di Komisi X bisa berdiskus panjang juga dengan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan. Maka sekarang komponen biaya KIP Kuliah ada penyesuaian terkait akreditasi prodi dan indeks harga daerah. Mahasiswa terbantu untuk kuliah dan kampus pun terdorong untuk melakukan peningkatan mutu.”
Hadir dalam pertemuan ini para rektor dan pimpinan sebelas perguruan tinggi swasta, diantaranya dari STIE Tridharma, Stikes Budi Luhur, Universitas Muhammadiyah, STKIP Pasundan, Politeknik TEDC.
