Perguruan tinggi swasta harus mampu mengembangkan diri agar tetap bermutu dan relevan. Tawaran merger untuk perguruan tinggi yang masih mau berkembang difasilitasi pemerintah.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten M Samsuri (ketiga dari kanan) menyerahkan surat keputusan penyatuan Institut Teknologi Telkom Jakarta di Jakarta ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Telkom pada awal Februari 2023.
JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia masih terus berjalan meskipun menghadapi tantangan soal mutu dan relevansi. Di tengah upaya keras menggabungkan atau merger perguruan tinggi swasta agar semakin bermutu, perguruan tinggi milik masyarakat yang baru tetap muncul, baik akademik, vokasi, maupun keagamaan.
Pertumbuhan perguruan tinggi swasta (PTS) membuat perguruan tinggi di Indonesia berjumlah total 4.523 meskipun angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi tahun 2022 di kisaran 39,37 persen. Banyaknya PTS yang ada juga belum dibarengi dengan mutu. Sekitar 40 persen PTS belum terakreditasi.
Baca juga : Banyak Perguruan Tinggi Berskala Kecil dan Tidak Sehat
Secara umum, akreditasi PTS hampir berimbang di kategori baik sekali dan baik. Padahal, diharapkan PTS juga mampu mengimbangi PTN yang mulai bergeser ke kategori unggul.
Akselerasi peningkatan mutu PTS yang didorong lewat program penyatuan atau penggabungan (merger) di beberapa daerah mulai disambut antusias. Apalagi ada insentif pemerintah dalam bentuk pendanaan dan pendampingan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di daerah, merger PTS pada kurun 2015-2022 menyusutkan 750 PTS menjadi 307 PTS.
Pada awal Februari 2023, misalnya, Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) secara resmi menggabungkan Institut Teknologi Telkom Jakarta dan Universitas Telkom. Ketua Dewan Pengurus YPT Dodi Irawan mengungkapkan, penyatuan dua institusi pendidikan di bawah naungan YPT ini sebagai akselerasi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pendidikan bermutu.
Dodi menjelaskan, langkah penggabungan itu merupakan awal dari program Telkom University National Campus (TUNC). Melalui program TUNC, sejumlah kampus cabang dari Universitas Telkom di daerah-daerah yang dianggap potensial dibuka dengan menggunakan jenama dan standar Universitas Telkom yang ada di Bandung.
Tinggal plang nama
Kepala LL Dikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten M Samsuri yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (9/2/2023), mengutarakan, ada beragam masalah tata kelola yang dihadapi PTS. Bahkan ada PTS yang hanya tinggal plang nama atau kampusnya berpindah-pindah karena menyewa tempat. Ada juga kampus yang tak lagi memiliki mahasiswa atau jumlah mahasiswanya menurun.
”LL Dikti secara aktif memantau perkembangan PTS. Untuk PTS yang kondisinya sudah tidak baik, kami tanyakan rencananya apa. Lalu, kami ajak untuk bisa mengikuti program merger yang didukung Diktiristek. Yang mudah kalau beberapa perguruan tinggi di bawah satu badan penyelenggara/yayasan atau pemilik yang sama,” kata Samsuri.
Data akreditasi perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kemendikbudristek tahun 2022.
Insentif pemerintah untuk PTS yang bergabung atau merger agar tata kelola semakin sehat dalam beberapa tahun terakhir ini berbuah manis. Di wilayah Jawa Barat dan Banten yang tadinya ada 470 PTS, kini menjadi 450 PTS, dan masih terus ada pengajuan merger.
”Dalam dua tahun ke depan, kami yakin penataan PTS di Jawa Barat dan Banten akan membaik. Yang penting PTS yang merger bisa membaik dulu kelembagaannya, makin efisien dan efektif, sehingga bisa memikirkan pengembangan ke depan. Untuk peningkatan kualitas, nantinya juga kami fasilitasi,” kata Samsuri.
Baca juga : PTS Menghadapi Persoalan Mutu dan Pembiayaan
Secara terpisah, Kepala LL Dikti Wilayah XVI (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara) Munawir Sadzali Razak menuturkan, PTS yang menghadapi tantangan dan penurunan minat di wilayah ini umumnya bidang kesehatan yang menawarkan program studi kebidanan. Karena itu, tawaran penggabungan dari akademi menjadi sekolah tinggi, atau bergabung di institut, atau universitas dilakukan secara aktif kepada badan pengelola/yayasan.
”Kami proaktif mengidentifikasi yayasan dan membicarakan peluang untuk meningkatkan kembali kinerja PTS lewat program mergerkarena ada insentif dari pemerintah. Jika masih terakreditasi, kami dorong untuk tetap sehat. Sebab, di Gorontalo saja ada tiga PTS yang tinggal plang nama. Kalau yang begini dan tidak terakreditasi, kami rekomendasikan untuk ditutup,” kata Munawir.
Di LL Dikti Wilayah XVI, ada 89 PTS, lewat merger diharapkan bisa menjadi 85 PTS. Selain itu, dorongan bagi pendirian perguruan tinggi vokasi, seperti politeknik, juga didorong, yang disesuaikan dengan potensi ekonomi/industri di daerah.
Kami proaktif mengidentifikasi yayasan dan membicarakan peluang untuk meningkatkan kembali kinerja PTS lewat program merger karena ada insentif dari pemerintah. Jika masih terakreditasi, kami dorong untuk tetap sehat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam mengatakan, agar PTS kecil bisa semakin besar, disediakan insentif untuk bergabung. Penggabungan PTS dilakukan untuk yang akademik, vokasi, atau campuran sehingga lebih besar menjadi universitas, institut, atau sekolah tinggi.
Menurut Nizam, memang moratorium atau pembatasan dilakukan untuk pembukaan PT akademik, yang didukung terutama untuk program studi Sains, Teknologi, Enginering, dan Matematika (STEM). Yang didorong juga pembukaan perguruan tinggi vokasi, baik di PT akademik maupun politeknik.
”Kami makin ketat untuk memastikan PTS baru mempunyai sumber yang baik untuk memajukan kampus. Sebagai contoh, setelah moratorium izin fakultas kedokteran (FK) dicabut, kami akan ketat betul. Sayangnya, pengajuan pembukaan FK lebih banyak di kota-kota besar. Padahal, untuk pemerataan pemenuhan dokter di daerah, butuh dibuka FK di daerah yang belum ada pendidikan dokternya,” ujar Nizam.
